Kepengurusan PD GNPK-RI Madina Masa Bakti 2020-2025 Dibekukan

0 70

Madina, Sumut.Tintarakyat.Com – Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara (Sumut) teruskan surat pembekuan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Kabupaten Mandailing Natal Masa Bakti 2020 – 2025 ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Madina.

Ketua PW GNPK-RI Provinsi Sumut Golas, SH melalui Sekretaris Yulinar Lubis menjelaskan, menindaklanjuti Surat Keputusan Pimpinan Pusat GNPK-RI Nomor : 151/SKP/GNPK-RI/V/2021, Tentang pembekuan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Kabupaten Mandailing Natal Masa Bakti 2020 – 2025.

Surat pembekuan tersebut dikeluarkan berdasarkan usulan pimpinan wilayah GNPK RI sumut pada tanggal 24 april 2021 Setelah adanya surat mosi tidak percaya anggota GNPK RI madina terhadap ketua PD GNPK RI Madina pada tanggal 22 Maret 2021 karena dianggap telah bertindak sewenang wenang dan membuat aturan sendiri melakukan pemecatan terhadap Sekretaris dan beberapa anggota lainnya tanpa adanya surat peringatan, kemudian mengetahui hal tersebut PW Sumut mencoba mengingatkan ketuanya, namun alih alih untuk mengindahkan justru malah melawan kepada sekretaris PW Sumut ,karena sudah dipandang tidak sejalan lagi sehingga PW Sumut mengajukan surat pembekuan kepengurusan PD GNPK-RI Mandailing natal ke pusat karena pusatlah yang berhak mengeluarkan pembekuan kepengurusan yang langsung di tanda tangani oleh ketua umum GNPK-RI Pusat H. M Basri Budi Utomo.AS. S.IP

“Lalu surat pembekuan ini disampaikan oleh PW Sumut kepada yang bersangkuatan dan kepada seluruh Forkopimda Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bahwa Surat Keputusan Nomor:189/SK/GNPK-RI Pusat/VII/2020,Tentang Pengangkatan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Kabupaten Mandailing Natal, masa bakti 2020-2025 yang diketuai oleh saudara Adi Malferi tidak berlaku lagi dan sudah dibekukan oleh Pimpinan Pusat GNPK-RI,” Kata Yuli kepada awak media Senin(02/08/2021).

Lanjutnya,” Sekali lagi saya tegaskan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh kepengurusan yang telah dibekukan tersebut itu tidak ada hubungannya dengan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia dan itu illegal, terhitung semenjak tanggal 11 mei 2021,” terlebih saudara adi melferi telah berada di ormas GMPK (Gerakan masyarakat perangi korupsi) dan menjadi pimpinan kabupaten mandailing natal (baca tribun sumut id 12/07/2021) sementara ada aturan di GNPK RI yang melarang anggotanya untuk bergabung di Ormas dan LSM yang bergerak di bidang Tipikor ,mengacu pada aturan tersebut maka DPP GNPK RI sudah sangat pentas membekukan kepengurusan PD GNPK RI madina ungkap Yuli menutup keteranganya. (Iyl)

20210620_193725 (1)
20210620_200827
20210620_200858
20210620_200608
20210620_200950
20210620_193725 (1) 20210620_200827 20210620_200858 20210620_200608 20210620_200950

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!